Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan saat diwawancara usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BAPETEN, Dirjen EBTKE KESDM RI, Kepala BRIN, serta RDPU dengan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) (INUKI) dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) pada Rabu (30/4/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait rencana pembangunan nuklir di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BAPETEN, Dirjen EBTKE KESDM RI, Kepala BRIN, serta RDPU dengan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) (INUKI) dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) pada Rabu (30/4/2025).

Agenda utama rapat tersebut adalah rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan nuklir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung lingkungan yang sehat melalui energi baru terbarukan.

"Kami dari Komisi XII tentunya mendukung dan memberikan apresiasi kepada BRIN, rencana-rencana untuk pembangunan nuklir, karena ini bagian daripada rencana pemerintah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat, dengan mendukung energi baru terbarukan," ujarnya.

Kendati demikian, Rokhmat menekankan bahwa dukungan ini memerlukan implementasi yang matang, termasuk dukungan anggaran, riset, regulasi, dan terutama sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa manfaat nuklir tidak hanya terbatas pada ketenagalistrikan, tetapi juga mencakup bidang kesehatan, lingkungan (penguraian sampah), dan pertanian.

“Karenanya perlunya kajian komprehensif dan mendalam terkait lokasi, anggaran, penerimaan masyarakat sekitar, serta potensi dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat krusial untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. "Ini sangat penting sekali dalam rangka mendukung swasembadah energi," tegasnya.

 

SAMPAH SUMBER ENERGI

Di sisi lain, Rokhmat juga mengingatkan akan potensi sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah sampah. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 38 juta ton sampah per tahun, yang jika diolah dengan baik, berpotensi menghasilkan sekitar 2000 MegaWatt listrik.

Selain menghasilkan energi, pemanfaatan sampah juga dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. "Dan tentunya kami mohon ya BRIN lebih serius lagi untuk meriset bagaimana manfaat sampah ini dalam rangka mendukung kelistrikan di Indonesia, mendukung energi baru terpadukan," katanya.

Rokhmat mencontohkan keberhasilan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di berbagai tempat, seperti Singapura, Jepang, bahkan di Cilacap. Ia menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan sampah, di mana DKI Jakarta saja menghabiskan sekitar 2 triliun rupiah per tahun untuk pengelolaan sampah.

"Seandainya kita urai betul-betul menjadi tenaga listrik, kurang lebih bisa menghasilkan 2000 Mega, penghasilan kurang lebih sekitar 2 triliun per bulan. Jadi kalau satu tahun kurang lebih dapat 24 triliun itu dari sampah sehingga apa yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat," jelasnya.

Menanggapi arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait penanganan sampah sebagai masalah nasional dan global, Rokhmat menekankan pentingnya transisi teknologi, sosialisasi, riset mendalam, studi banding, dan upaya meyakinkan masyarakat bahwa sampah dapat diolah menjadi energi listrik di tingkat desa.

"Kami ya tentunya dari Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung sekali bagaimana pengelolaan sampah ini profesional. Lebih bermanfaat lagi buat keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya. (rnm/rdn)